Kamis, 28 Februari 2013

Dana Perimbangan - Transfer ke Daerah


Dasar Hukum
  1. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
  2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:
  1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
  2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada di setiap masing-masing wilayah/daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU). 

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

  1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
  2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan
  3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu


  1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;dan
  2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah
  • Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
  • Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
  • Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
  1. Dana Bagi Hasil Pajak adalah Dana Bagi Hasil yang bersumber dari perpajakan yang terdiri atas :
    • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) >>>> sudah dialihkan ke daerah
    • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); >>>> sudah dialihkan ke daerah
    • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
     
  2. Dana Bagi Hasil SDA adalah Dana Bagi Hasil yang bersumber dari:
    • Kehutanan
      • Penerimaan kehutanan terdiri atas Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dibagikan dengan prosentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
    • Pertambangan Umum
      • Penerimaan pertambangan umum terdiri atas Penerimaan Iuran Tetap (Land-Rent), dan Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), dibagikan dengan prosentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
    • Perikanan
      • Penerimaan perikanan terdiri atas Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan, dibagikan dengan prosentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
    • Pertambangan Minyak Bumi
      • Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagikan dengan prosentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
    • Pertambangan Gas Bumi
      • Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dan dibagikan dengan prosentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
    • Pertambangan Panas Bumi  
      • Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dibagikan dengan prosentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.  
Sumber :
wikipedia.org 

Tidak ada komentar: